Kebijakan Publik

Jenis Kebijakan Publik

1.Kebijakan sebagai Keputusan

2.Kebijakan sebagai Proses Managemen

3.Kebijakan sebagai Intervensi Pemerintah

4.Kebijakan sebagai Democratic Government

1. Kebijakan sebagai Keputusan

a. Thomas R. Dye : “public policy is whatever governments choose to do or not to do”, atau definisi yang lebih kongkret seperti yang dikatakan oleh Peters, “Public policy is the sum of activities of governments, whatever acting directly or through agents, as it has on influence on the lives of citizen.

b. James E. Anderson Public policies are those policies developed by governmental bodies and official (kebijakan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

  Menurut Anderson implikasi dari kebijakan negara tersebut adalah :

b. Implikasi Kebijakan Negara (Anderson)

1.  Bahwa kebijakan negara itu selalu punya tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan

2.  Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah

3.  Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah

4.  Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah dalam melakukan sesuatu

c. Kebijakan publik merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan local.  (Santoso, Amir dan Riza Sihbudi. 1993. “Politik, Kebijakan dan Pembangunan.” Jakarta : Penerbit Dian Lestari Grafika 

d.  Parker, salah seorang ahli analisis kebijaksanaan publik menyebutkan bahwa : Kebijaksanaan negara itu adlah suatu tujuan tetentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan sesuatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadan yang krisis.

e.  William N. Dunn merumuskan kebijaksanaan publik sebagai berikut : Kebijaksanaan Publik (Public Policy) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya

  Berdasarkan definisi-definisi kebijakan public yang disebutkan di atas termasuk ke dalam klasifikasi kebijakan sebagai keputusan karena definisi di atas menitikberatkan kepada pemerintah sebagai aktor yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan, baik keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

2.  Kebijakan sebagai proses manajemen

a. Randall B. Ripley menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan melihat proses tersebut dalam suatu model sederhana untuk dapat memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya. (Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson)

b.  Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

3. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah

a.   Carl friedrich : suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu , yang memberikan hambatan2 dan kesempatan2 terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. 

3. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah

b.  Chandler and Plano (1988) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan public yang disebutkan di atas termasuk ke dalam klasifikasi kebijakan sebagai intervensi pemerintah karena dalam memecahkan masalah, pemerintah mengikutsertakan berbagai instrument/sumber daya di luar Negara/pemerintah. Sehingga dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja yang menjadi actor tunggal dalam memutuskan suatu kebijakan untuk public

4. Kebijakan sebagai democratic governanace

    Chief J. O Udoji (1981) KP : suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat

 Berdasarkan definisi-definisi kebijakan public yang disebutkan di atas termasuk ke dalam klasifikasi kebijakan sebagai democratic governance karena di dalam membuat kebijakan pemerintah/Negara berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga terdapat suatu relasi diantaranya dalam mengatasi persoalan public

a.  Woll (1966) Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat b.

b. Kebijakan publik adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan

Aktor versus Kegiatan dalam Kebijakan Publik

Pelaku: (Nirlaba/ Non Bisnis)

1.Negara  2. Masyarakat

  - Eksekutif (pemerintah)   - Parpol, Klp    

      - Legislatif (DPR)             Penekan/Keptngan

  - Yudikatif ( MA)            kebudayaan

  - Akuntatif( BPK

  _ Konsultatif

Aktor versus Kegiatan dalam Kebijakan Publik

2. Pelaku ( Pelaba/Bisnis)

1.Negara  2. Masyarakat

      -BUMN & BUMD          - Formal (Perseroan,    CV, Koperasi).   Informal: perorangan,   kelompok RT)

Ruang Lingkup Kebijakan Publik

David Bresnick, City University NY:

1. Birokrasi

2. Pemerintah (Government)

3. Negara : Eksekutif, Legislatif , Yudikatif (State)

4.Negara dan Masyarakat (Governance)

5. Kepemerintahan Global ( Global Governance)

Kebijakan Pemerintah: Pilihan Pemerintah to DO or NOT to DO