PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEMERINTAHAN

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, yaitu mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (George R. Terry, 2006: 395)

Pengawasan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menjamin agar suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang memiliki karakteristik khusus, ia merupakan pintu terakhir tetapi juga merupakan pintu utama. Para pakar menyebutnya “terdapat hubungan timbal balik diantara pengawasan dengan perencanaan” karena hasil pengawasan merupakan “umpan balik” bagi prenencanaan. Artinya bila pengawasan baik maka perencanaan tahun berikutnya akan menjadi lebih baik

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien

Pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan ,Pengawasan Mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan Mengevaluasi prestasi kerja Menerapkan tindakan korektif Sehinggi hasil pekerjaan sesuai dengan rencana (George R.Terry, 2006: 395)

Jenis Pengawasan

Pengawasan internal dan eksternal

Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan ,Pengawasan Mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan Mengevaluasi prestasi kerja Menerapkan tindakan korektif Sehinggi hasil pekerjaan sesuai dengan rencana (George R.Terry, 2006: 395) . Diarahkan sepenuhnya untuk menghindari Kemungkinan penyelewengan/ penyimpanan atas tujuan Diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan Untuk mencapai tujuan Secara efisien dan efektif

Managerial

Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencan dan peraturan.

Suatu usaha agar sutu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan , dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangakn hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya

Pengawasan sebagai fungsi manajemen

a. Adm

Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang ditujukan (proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih).

b. Organisasi

Artian statis : tempat atau wadah untuk terselengaranya suatu tujuan

Artian dinamis : proses pencapaian tujuan

c. Manejemen

Mengatur, pengaturan terhadap sesuatu baik organisasi maupun lembaga pemerintahan. “Proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain.”

d. Kepemimpinan

Adalah kemampuan eseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kemampuan seseorang untuk mengatur dan mempengaruhi orang lain. Ini merupakan sebuah sifat.

e. Pengambilan keputusan

Kegiatan atau proses penentuan suatu pilihan dalam meyelesaikan suatu masalah yang terjadi.

f. Hubungan masyarakat

g. Man dan heart

Pengawasan merupakan penjamin good governance ??

pengawasan > perencanaan > pelaksanaan > evaluasi > pengawasan & perencanaan berikutnya

pengawasan itu dilakukan dua kali, dalam proses perencanaan yang pertama agar kegiatan perencanaan bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya dilakukan setelah evaluasi

pengendalian dan pengawasan proyek dalam manajemen (ibrahim lubis)

Penampilan kelompok proses pengawasan

pengawasan di indonesia telas sesuai dengan standar yang ditentukan, akan tetapi tindak lanjut dari pengawasan tersebu,

perhatikan pasal 2 dan 3 permendati no 13 tahun 2010 laporan hasil pemeriksaan bpk

a. laporan hasil pemeriksaan keuangan

b. laporan hasil pemeriksaan kinerja

c. laporan hasil tujuan

pengawasan yang baik :

1. mengutamakan langkah pencegahan dp tindakan

2. pengawasan dilaksanakan sesuai standar yang ada

3. berdampek pada peningkatan kinerja perencanaan

4. mampu meningkatkan kinerja SKPD

5. memperkecil pengimpangan

6. hasil pengawasan disampaikan kepada pimpinan

7. pemimpin mengambil langkah konkrit dari hasil pengawasan.

Ada pengawasan melekat ada pengawasan fungsional

Kinerja, ada yang mengartikan performance kerja dari kualitas kerja.

Lahirnya PP 41 berakibat pada minusnya anggaran, rendahnya pelayanan publik

Pp 41 mengakibatkan banyaknya dinas dinas daerah. Sehingga menyedot anggaran daerah sehingga pelayanan bagi masyarakat menjadi jelek.

Undang undang nomor 27 2009

Pasal 69

FUNGSI DPR ADA 3 :

1. legislasi

Legislasi berasal dari kata tolegislate artinya mengatur, amandemen UUD 45 pasal....(dicari kita) Dpr memegang kekuasaan membentk undang-undang ....., klo eksekutif bahasa aslinya to excecute yaitu melaksanakan (peraturan perundang-undangan)keduanya berfungsi membentuk undang-undang.

Fungsi legislasi dapat dilaksanakan lewat dua pintu yaitu hak inisiatif dewan dan dari eksekutif.

2. anggaran

Dewan mencermati mulai dari rancangan (RAPBN) sampai dengan penetapan. Berkaitan dengan fungsi representasi hendaknya dewan :

a. memperjuangkan anggaran yang berpihak pada rakyat.

b. memperhatikan visi dan misi , strategi , kebutuhan mendesak/prioitas dalam setiap tahun anggaran.

Merupakan representasi dari rakyat, karena negara kita negara yang demokratis maka uang atau dana yang digunakan seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan karena dana berasal dari masyakarat maka digunakan juga untuk masyarakat.

3. pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang dan APBN,hubungannya dengan pengawasan fungsional terutama bpk telah diatur tersendiri, untuk DPRD telah diatur dalam permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang tindak lanjut hasil pengawasan.

Minggu kemarin kita membahas tentang metabolimse tubuh, bahwa dalam tubuh harus ada sistem imunitas pengawasan. Sehingga bisa berfungsi secara baik. Analogi dalam metabolisme tubuh saat panasi maka akan mengeluarkan keringat. Maka setiap

Pengawasan Dpr diadopsi dari metabolisme daya tahan tubuh , yakni ketika semua komponen yang ada di dewan melakukan fungsi masing-masing secarakonsisten maka, tidak ada iklim yang ekstrim dalam DPR tersebut yaitu, penyimpangan tugas dpr itu sendiri.

Cara mempertahankan daya tahan organisasi adalah semua anggota organisasi mematuhi aturan organisasi dan bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenagn masing2 secara optimal dan maksimal.

Lanjutan kemari tentang fungsi DPR di uu no 27 tahun 2009

1. DPRD kabupaten kota mempunyai tugas dan wewenang:

a. Membentuk peratuan daerah kabupaten / kota bersama bupati / walikota

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peratu€ran daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota yang diajukan okleh bupati / walikota

c. Melaksanakan pengawasan tergadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota

2.

Teknik pengawasan DPRD terhadap PERDA:

1. Merivew semua perda lima tahun kebelakang untuk mengetahui perda mana yang masih bisa digunakan dan mana yg harus di perbarui atau di evaluasi

2. Memprediksi lima tahun kedepan perda yang mendesak untuk dibentuk baru.

3. Membuat jadwal untuk lima tahun perda perda yang kan di evaluasi dan dibentuk baru dengan persetujuan eksekutif.

4. Kesepakatan antara DPRD dan eks. Dalam membuat rencana pembentukan perda lama dan baru penting agar antara DPRD dan eks. Bisa bekerja sama sejak penyusunan rancangan

Pengawsan berbasis iman yaqin

1. Latar belakang

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang memiliki karakteristik khusus, ia merupakan pintu terakhir tetapi juga merupakan pintu utama. Para pakar menyebutnya “terdapat hubungan timbal balik diantara pengawasan dengan perencanaan” karena hasil pengawasan merupakan “umpan balik” bagi prenencanaan. Artinya bila pengawasan baik maka perencanaan tahun berikutnya akan menjadi lebih baik.

Pengamatan menunjukkan bahwakinerja belum sepenuhnya optimal, disana-sini masih terdapat hambatan ,bahkan kenyataan membuktikan bahwa dorongan lembaga internasional terhadap mis management di indonesia terbukti dengan dibentuknya kpk.

2. pengertian

Pengawasan berbasis iman yaqin adalah pengawasan yang dilandasi percaya kepada yang tidak tampak dan meyakini kekuatan yang tidak tampak, serata mengabaikan yang tampak. Yang tidak tampak adalah Tuhan Yang Maha Pengawas

3. maksud

Mengeluarkan keyakinan atas pengawasan makhluq dari dalam hati dan memasukkan keyakinan pengawasan Tuhan ke dalam hati

4. manfaat

a. Barangsiapa yang berpegang teguh terhadap kekuatan dan kekuasaan Tuhan, maka dia akan berjaya dunia dan akhirat.

b. Barangsiapa yang mengabaikan kekuatan dan pengawasan makhluq dan mengutamakan pengawasan Tuhan maka akan memperolek kebahagiaan dunia dan akhirat.

5. cara mendapatkan

a. Ajak diri dan orang lain untuk memahami dan melaksanakan pengawasan Iman yaqin

b. Sampaikan dalam forum rapat, briging , debrifing, curah saran, rakor pentingnya pengawasan iman yaqin

c. Buat team learning yang secara khusus mempraktekkan PIY (sejenis micri teaching)

d. Berdoa agar diberi perasaan butuh atas PIY

Pertanggungjawaban GBWK tidak bertanggung jawab pada DPRD. Bagaimana model pertanggungjawaban GBWK atas penyelenggaraan pemerintahannya. Pp no 6 tqhun 2007.

1. pemerintah >LPPD

2. DPRD > LKPJ

3. Masyarakat > ILPPD

Konsekwensi model pertanggung jawaban GBWK terhadap pengawasan DPRD

1. bergesernya laporan pertanggungjawaban menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban dari GBWK kepada DPRD secara psikologis DPRD menjadi tidak antusias menanggapi LKPJ tersebut. Karena dimungkinkan GBWK merasa yakin tidak bisa dijatuhkan hanya karena LKPJ

2. sesungguhnya terdapat peluang luas bagi para pemangku kepentingan (stake holder) untuk saling receck dan ceck terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi pihak yang kritis maka LKPJ akan di cermati dan dijadikan media evaluasi dengan maksud perbaikan penyelenggaraan pemerintahan tahun berikutnya.

3. catatan dan rekomendasi dewan atas LKPJ tahunan senantiasa diminta untuk dipenuhi untuk tahun berikutnya. Ketika catatan dan rekomendasi DPRD tidak memperoleh perhatian minimal dapat dijadikan lat bagi dprd sebagai bukti rekomendasi pada lkpj AMJ (akhir masa jabatan)

4. rekomendasi pada LKPJ AMD dapat berbentuk :

a. GBWK disarankan untuk tidak mencalonkan pada periode yang ke-2 atas dasar catatan dari nomor 3

“apa itu pengawasan?”

Pengawasan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menjamin agar suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

“pengawasan disebut sebagai feedback perencanaan tuh apa?”

Pengawasan tuh the last but not the least maksudnya apa?

Pegawasan merupakan strategi dalam manajemen maksudnya apa?

• Pengawasan merupakan feed back perencanaan, karena hasil pengawasan (positif dan negatif) dijadikan masukan bagi perencanaan berikutnya;

• Pengawasan merupakan fungsi stratejik dibanding fungsi manajemen yang lain

o karena pengawasan menentukan maju mundurnya, hidup dan matinya fungsi-fungsi manajemen yang lain.

o Apabila pengawasan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan dengan konsisten, maka kinerja perencanaan , pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan akan meningkat

• Bagaimana langkah untuk meningkatkan kinerja pengawasa?

o Sdm-sd aparatur berpegang teguh kepada PIY

o Dibentuk sistem pengawasan mulai dari hulu sampai hilir yang terintegrasi

o Tindak lanjut hasil pengawasan harus jelas

o Political will dari para pemangku kepentingan

o Pemegang kekuasaan pemerntahan negara memiliki komitmen yang jelas

• Efektivitas pengawasan dihadapkan dengan keterbantungan APBD aras APBN

Baca buku pembanding, judul the age of discontinuity (pembusukan birokrasi) katanya ada tiga indikator dalam pembusukan birokrasi

1. buruknya pelayanan publik

2. defisit anggaran

3. .... lupa

Indikasi tersebut sesungguhnya bagian tak terpisahkan dari mata rantai manajemen khususnya pengawasan. Komitmen yaitu memegang teguh dari hasil musyawah. Ketika negara punya pengawasan yang baik. Maka akan menjadi negara yang baik. Dari pengawasan mampu menciptakan sistem yang unggul.

• Sejauh mana pengawasan dprd sebagai implementasi pengejawantahan kewenangan rakyat untuk mengawasi APBD:

o Belanja langsung Belanja tidak langsung

o Belanja langsung untuk publik dan tak langsung untuk publik

o Belanja langsung : berapa % publik berapa % untuk birokratik

o Belanja tidak langsung:---------------------------*-----------------------

o Total APBD berapa % untuk publik

Menapa perlu akuntasi forensik?

mencoba menguak adanya tindaka pidana korupsi dengan audit biasa (general audit atau opinion audit ) sama halnya mencoba mengikat kuda dengan benang jahit

bpk perlu alat yang lebih dalam dan handal alat yang lebih dalam dan handal dalam membongkar indikasi adanya korupsi atau tindakan penyelwenengan lainngya di dalam pemerintahan ataupun dalam BUMN dan BUMD salah satu metodologi audit yang handal adalah denagn metodologi yang dikenal sebagai akuntansi forensik ataupun audit forensik.

Akuntasi forensik dahulu digunakan untuk keperluan pembagian warisan atau mengungkap motive pembunnuhan . bermula dari penerapan akuntasi dalam persoalan hukum, maka istilah yang dipakai adalah akuntansi (dan bukan audit) forensik.

Perkembangan sampai dengan saat ini pun kadar akuntasi masih kelihatan, misalnya dalam pergitungan ganti rugi baik dalam pengertian sengketa maupun kerugian akibat kasusu korupsi atau secara sederhana akuntasi forensik menangani fraud khususnya dalam pengertian corruption and missappropriation of asset. (ketidak tepatan atau ketidakcocokan aset)

forensik menurut merriam wwebster;s collegiate dictionary dapat diartkian “berkenaan dengan pengadilan” atau “ berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum”.

Oleh karena itu akuntasi forensik dapat diartikan forensik dapat diartikan penggunaan ilmu akuntasi untuk kepentingan hukum.

Akuntasi forensik adalah akuntasi forensik adalah akuntasi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum/ artinya, akuntasi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilanm atau dalam proses peninjauan judicial atau administratif”.